Sarana Prasasrana Dasar Desa Tertinggal

        Pada tahun 2005, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal  Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tertinggal dari 199 Kabupaten tertinggal yang ada di Indonesia. Dalam rangka menganalisa sejauh mana ketertinggalan daerah Kabupaten Lebak,  Pemerintah Daerah melalui Bappeda bekerjasama dengan BPS Kabupaten lebak melaksanakan Identifikasi Desa Tertinggal. Kriteria yang digunakan dalam menentukan desa tertinggal difokuskan terhadap ketersediaan dan pelayanan infrastruktur perdesaan yang meliputi aksesibilitas jalan, sarana air bersih, jaringan listrik berikut Saluran sambungan Rumah (SSR), sarana kesehatan dan pendidikan. Hasil survey yang dilaksanakan pada tahun 2005 menggambarkan bahwa jumlah desa tertinggal di Kabupaten Lebak mencapai 148 Desa.

Selanjutnya, hasil Identifikasi Desa Tertinggal tersebut senantiasa selalu dijadikan pedoman oleh pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka upaya percepatan pembangunan desa tertinggal selama 4 tahun terakhir (2006 - 2009). Upaya-upaya percepatan pembangunan tersebut diantaranya melalui Program Hotmik Masuk Desa, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, Listrik Masuk Desa, penuntasan pembangunan dan rehabilitasi gedung SD, penambahan puskesmas, puskesmas pembantu serta polindes dan pos yandu. Program-program tersebut dipadukan dalam konsep pembangunan kewilayahan dengan harapan agar pembangunan desa tertinggal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

         Untuk mengetahui sejauh mana program-program percepatan pembangunan desa tertinggal dapat mengurangi atau menangani ketertinggalan desa di wilayah Kabupaten Lebak, terutama selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2006 - 2009), Pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun 2009 ini sedang melakukan verifikasi Desa Tertinggal yang dimaksudkan.

Adapun kondisi desa tertinggal berdasarkan kelengkapan dan tingkat pelayanan infrastruktur dapat digambarkan pada table berikut : (download file : klik disini)