UPAYA MENGENTASKAN DAERAH TERTINGGAL

Selasa, 14 Juni 2011 09:26:38 - oleh : admin

Lebak, 13 JUni 2011.       Sebanyak 183 Kabupaten di seluruh Indonesia saat ini masih tercatat sebagai daerah tertinggal, salah satunya adalah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak meiliki luas wilayah sebesar 304.472 Hektar, dengan jumlah penduduk mencapai 1.202.909 jiwa, terdiri dari 28 kecamatan, 340 Desa dan 5 Keluarahan.

Menurut data BPS tahun 2010, Jumlah rata-rata penduduk miskin mencapai 52 % dari 148 Desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Lebak.

 

            Kabupaten Lebak dengan APBD-nya yang rendah, sehingga hal ini menyulitkan untuk melakukan perubahan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, namun Pemkab Lebak dibawah kepemimpinan Bupati H. Mulyadi Jayabaya terus melakukan langkah-langkah strategis, alhamdulilah saat ini tahun 2011 jumlah Desa tertinggal di Lebak kian menyusut menjadi 112 saja.

 

            Pemikiran untuk melakukan perubahan terus dilakukan oleh seorang sosok H. Mulyadi Jayabaya, saat bersilaturahmi dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri PDT RI Helmi Faisal Zaini sempat berdiskusi dengan Bupati Lebak tentang masih banyaknya jumlah Kabupaten tertinggal di Indonesia.

H Mulyadi Jayabaya mencoba merumuskan sebuah ide cemerlang untuk membentuk sebuah assosiasi daerah tertinggal, beliau mencoba menghubungi beberapa kepala daerah yang daerahnya masih termasuk daerah tertinggal, bak gayung bersambut beberapa diantara kepala daerah tersebut sangat menyetujui ide dan gagasan dari Bupati Lebak.

 

            Pada tanggal 30 November 2009, diadakanlah rapat persiapan pembentukan assosiasi daerah tertinggal, bertempat disebuah tempat di Jakarta dan dihadiri oleh 17 kepala daerah dan dukungan tertulis dari 51 kepala daerah, pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk tim formatur dan merencanakan waktu untuk audiensi dengan Menteri PDT RI.

Menteri PDT RI menyambut baik dengan adanya gagasan ini, karena dengan terbentuknya sebuah assosiasi daerah tertinggal, akan memudahkan serta mendukung program kerja Kementerian PDT RI dalam rangka mengentaskan daerah tertinggal di Indonesia.

Tanggal 21 Juli 2010, bertempat di Balai Kartini Jakarta, dengan dihadiri Menteri PDT RI dan Ketua beserta anggota forum DPD RI, diadakan deklarasi pembentukan assosiasi daerah tertinggal dengan nama Assosiasi Kabupaten Tertinggal Seluruh Indonesia atau disngkat ASKATI dan ditunjuklah H. Mulyadi Jayabaya sebagai Ketua sementara.

Dalam deklarasi tersebut, disepakati pula bahwa tujuan dibentuknya assosiasi daerah tertinggal adalah antara lain

1.     Mendukung Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dalam mencapai target RPJMN 2009-2010 terhadap penanganan daerah tertinggal.

2.     Menyusun naskah akademik dan proses pembuatan draft rancangan undang-undang tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal.

3.     Menyelenggarakan Munas dan rapat kerja ASKATI.

4.     Melakukan analisa dan kalkulasi sebagai dasar untuk mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan Dana Alokasi Khusus Daerah Tertinggal (DAK-DT).

 

Selain itu ASKATI memiliki sasaran dan target kinerja, antara lain :

  1. Penanganan 5.000 Desa tertinggal pertahun (dengan asumsi 25-30 Desa per Kabupaten.
  2. Pengentasa daerah tertinggal 183 Kabupaten secara bertahap sampai tahun 2014.
  3. Memperoleh dukungan DAK-DT secara berkelanjutan bagi 183 Kabupaten tertinggal
  4. Bila memungkinkan, pengentasan 183 daerah tertinggal dapat dilakukan dengan pemberian Dana Hibah dari pemerintah pusat sebesar 100 milyar per daerah tertinggal.

 

     Pada tanggal 1 April 2011, Ketua ASKATI sementara H. Mulyadi Jayabaya beserta 13 kepala daerah tertinggal lainnya melakukan audiensi dengan Badan Anggaran DPR RI yang secara khusus membahas Dana Alokasi Khusus Daerah Tertinggal (DAK-DT)

Badan anggaran DPR RI berjanji akan berupaya untuk membantu daerah tertinggal dalam pengentasan daerah tertinggal melalui DAK-DT

 

 

 

MUNAS ASKATI

Musyawarah Nasional Assosiasi Kabupaten Tertinggal Seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2011 bertempat di Hotel Sahid Jakarta. Pelaksanaan Munas tersebut dihadiri oleh 183 Kabupaten tertinggal seluruh Indonesia.dan secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Ir. Hatta Radjasa.

Menteri PDT - RI Helmy Faisal Zaini mengemukakan bahwa untuk mengentaskan daerah tertingggal sangat diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan yang terukur untuk mencapai target pencapaian Nasional.

Selanjutnya Helmy mengatakan bahwa daerah tertinggal terbagi dalam tiga kawasan yaitu kawasanan indonesia timur terdiri dari 128 Kabupaten, 70 % merupakan daerah tertinggal, kawasan perbatasan 27 daerah tertinggal dan kawasan baru/daerah pemekaran baru.

Masih menurut Menteri PDT RI, bahwa untuk mendorong percepatan pengentasan daerah tertinggal, diperlukan sedikitnya 5 faktor yaitu :

  1. Mendorong Kebijakan Fiskal Daerah Tertinggal.
  2. Mendorong Tata Kelola Sumber daya Alam
  3. Mendorong Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang handal.
  4. Mendorong sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
  5. Mendorong sinergi antar stakeholders untuk bersinergi serta berpihak kepada daerah tertinggal.

            Menko Perekonomian Ir H. Hatta Radjasa dalam sambutannya mengatakan bahwa ada beberapa langkah strategis untuk mempercepat akselerasi untuk memajukan/mengentaskan  daerah tertinggal, yaitu

  1. Dengan cara menggerakan sumber daya alam dengan tidak tergantung kepada APBN.
  2. Pendekatan kepada masyarakat miskin degan melalui program-program pemerintah yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat miskin itu sendiri.
  3. Melalui Dana Alokasi Khusus untuk daerah tertinggal juga merupakan bentuk  intervensi istimewa pemerintah untuk mengentaskan daerah tertinggal tersebut.

Terkait dengan beberapa masalah yang dihadapi oleh daerah tertinggal yaitu terbatasnya skses transportasi yang menghubungkan antar daerah, kepadatan penduduk yang relativ tinggi dan tersebar dan minimnya sumber daya alam dan sumber daya manusi yang dimilikinya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masih menurut Menko Perekonomian bahwa perlu adanya penanganan yang terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerahuntuk mengembangkan daerah tertinggal berdasarkan pada arah pembangunan yang meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti Infrastruktur, Air Bersih, Kesehatan, Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

            H. Mulyadi Jayabaya yang saat ini menjabat sebagai Bupati Lebak terpilih sebagai Ketua Umum Assosiasi Kabupaten Tertinggal Seluruh Indonesia (ASKATI) untuk perode 2011 - 2015.

Ketua Umum terpilih mengatakan akan merumuskan langkah-langkah kebijakan serta program kerja ASKATI kedepan, sehingga kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia akan dapat segera keluar dari ketertinggalan dengan target pada tahun 2014 semua kabupaten tertinggal dapat segera dientaskan.

 

Sumber : Humas Lebak

 

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Berita Terkini" Lainnya