Empat Daerah Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2012 14:46:19 - oleh : admin
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten sudah memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada tujuh pemerintah kabupaten/kota di Banten, minus Kota Cilegon. Dari tujuh LHP yang diberikan, empat pemerintah kabupaten kota mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan sisanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Empat daerah yang mendapat opini WTP yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tange-rang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Se¬mentara yang mendapatkan WDP yakni Ka¬bupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang. “Untuk LHP Kota Cilegon dan Pemprov Banten belum disampaikan,” kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten I Nyoman Wara seusai acara penyerahan LHP BPK kepada lima pemerintah kabupaten/kota di kantornya, Selasa (29/5). Lima pemerintah daerah yang menerima LHP di kantor BPK Perwakilan Banten yakni Pemkot Ta-ngerang, Pemkot Serang, Pemkab Lebak, Pemkab Pan¬deglang, dan Pemkot Tangsel. Sementara LHP untuk Pemkab Tangerang dan Pemkab Serang su¬dah disampaikan di rapat paripurna DPRD ma¬sing-masing daerah pekan kemarin. Menurut Nyo¬man, LHP Pemprov Banten akan diserahkan pada saat sidang paripurna DPRD Banten, Rabu (30/5). “Sedangkan untuk Kota Cilegon belum waktunya disampaikan, mungkin minggu depan,“ ujarnya. Dalam LHP tahun ini, kata dia, BPK masih me¬ne¬¬mukan masalah dalam pengelolaan-pengelolaan aset, penatausahaan persediaan, pengelolaan pajak dan retribusi, serta mekanisme verifikasi atas kegiatan belanja. Misalnya pada hasil LHP pemerintah kabupaten/kota ini, adanya kelemahan pengendalian intern sebanyak 39 temuan. Selain itu, BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berindikasi kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan pemahalan Rp 5,6 miliar, kekurangan penerimaan Rp 2,3 miliar, dan lainnya berupa masalah administratif. Atas permasalahan tersebut, kata Nyoman, BPK merekomendasikan kepada pimpinan daerah agar me¬nyempurnakan administrasi pengelolaan aset serta menarik kelebihan pembayaran dan kemahalan yang berindikasi terjadinya kerugian daerah. “Serta mem¬berikan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Ia juga meminta DPRD ma¬sing-masing daerah turut mengawasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Walikota Ta¬ngerang Selatan Airin Rachmy Diani, Walikota Serang Tb Haerul Jaman, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, Sekretaris Kota Tangerang Harry Mulya Zein, serta pimpinan DPRD masing-masing daerah tersebut. Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, hasil WDP merupakan upaya kerja keras yang di¬lakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Pan¬deg¬lang karena tahun sebelumnya beropini dis¬clai¬mer. “Kami akan terus meningkatkan ke¬mam¬puan sumber daya aparatur agar pada tahun depan bisa meraih WTP,” ujarnya. Walikota Tangsel Airin Rachmy Diani mengatakan, opini WTP merupakan hasil kerja keras dari un¬sur SKPD Pemkot Tangsel yang didukung DPRD Kota Tangsel. “Ini merupakan opini WTP se¬cara dua tahun berturut-turut. Mudah-mudahan tahun depan hasil ini bisa dipertahankan,” ujarnya. Sekretaris Kota Tangerang Harry Mulya Zein me¬nambahkan, opini WTP merupakan yang kelima kali diraih Pemkot Tangerang karena terus ber¬upaya melakukan pengelolaan keuangan de¬ngan baik. “Hasil WTP ini merupakan komitmen dari kepala daerah,” ujarnya. (run/alt/ags) Sumber : Radar Banten

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Berita Terkini" Lainnya